Israel Vs PBB

palestine009

Setelah lebih dari dua minggu terus melancarkan serangan atas Gaza yang mengakibatkan lebih daripada 1000 orang Palestina terbunuh dan lebih dari 4000 lainnya luka-luka, Israel benar-benar tak terhentikan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) memang telah mengeluarkan Resolusi 1860 yang memerintahkan penghentian serangan serta penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza. Namun, Resolusi tersebut lemah dan tidak tegas sehingga sejauh ini gagal menyelamatkan warga sipil Gaza yang diblokade untuk tidak terus menjadi korban perang yang tidak dibenarkan ini.

Pemerintah Israel menolak Resolusi tersebut dengan mengatakan bahwa kebijakan mereka tidak akan tunduk kepada “pihak-pihak luar”. Ini sekali lagi membuktikan penolakan Israel untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota PBB. Pendek kata, kita tampaknya masih akan terus menyaksikan jumlah korban warga sipil Gaza terus bertambah setiap harinya.

Realitas ini membuktikan, sebagaimana juga dinyatakan oleh Presiden Majelis Umum PBB (MU-PBB) Miguel d’Escoto-Brockmann, bahwa DK-PBB dari waktu ke waktu semakin disfungsional dalam memenuhi kewajiban menjaga keamanan dan perdamaian dunia, terutama jika berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu dari anggota tetapnya atau sekutu-sekutu mereka.

Dunia, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai unjuk rasa di berbagai negara, sudah jelas ingin menghentikan horor yang tengah berlangsung di Gaza. Satu mekanisme yang tersisa di luar DK-PBB untuk menjaga keamanan dan perdamaian serta melindungi hak-hak bangsa Palestina untuk hidup damai di tanah mereka sendiri adalah dengan menyerahkan persoalan ini kepada komunitas dunia secara keseluruhan yang diwakili di dalam MU-PBB.

Beberapa saat sebelum DK-PBB melakukan voting yang menghasilkan Resolusi 1860, beberapa negara, termasuk Indonesia, sudah menyatakan kehendak politik untuk meminta MU-PBB menggelar sidang darurat, dan mekanisme ini didukung oleh Presiden d’Escoto-Brockmann.

Mungkinkah perkembangan yang terjadi di MU-PBB turut memaksa DK-PBB untuk bertindak ketika itu? Benarkah salah satu alasan keluarnya Resolusi 1860 adalah untuk menghindari digunakannya wewenang MU-PBB di bawah Resolusi 377 Tahun 1950? Mengapa pula Utusan Tetap Israel untuk PBB Gabriela Shalev mengajukan surat protes kepada Presiden MU-PBB terkait usulan untuk menggelar sidang darurat di organ tertinggi PBB tersebut?

Resolusi “Uniting for Peace”

Resolusi MU-PBB 377, atau yang biasa disebut dengan resolusi “Uniting for Peace” dikeluarkan pada 3 Nopember 1950. Pada prinsipnya, Resolusi ini menyatakan bahwa dalam kasus-kasus dimana DK-PBB gagal melaksanakan “tanggung jawab utamanya” (primary responsibility), maka MU-PBB akan menggunakan “tanggung jawab finalnya” (final responsibility) untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

Resolusi ini sama sekali tidak memberikan wewenang baru kepada MU-PBB, tetapi untuk pertama kalinya menegaskan wewenang MU-PBB yang diderivasikan dari Piagam PBB. Dengan mekanisme “one state one vote” di MU-PBB, maka Resolusi ini sejatinya memandang tidak relevan lagi kuasa veto yang dimiliki lima anggota tetap DK-PBB ketika badan ini gagal memenuhi kewajibannya.

Pertanyaannya, seberapa efektif dan kuat wewenang MU-PBB berdasarkan Resolusi ini untuk menekan Israel, mengingat keputusan badan ini yang bersifat tidak mengikat? Setidaknya ada dua hal yang bisa diajukan sebagai pertimbangan untuk menjawab pertanyaan di atas.

Pertama, jika dikatakan bahwa resolusi MU-PBB tidak akan efektif bagi Gaza, mungkin kita harus kembali melihat apa yang terjadi pada 7 Nopember 1956. Pada waktu itu, MU-PBB, berdasarkan Resolusi “Uniting for Peace”, mengeluarkan Resolusi 1001. Resolusi itu menetapkan dibentuknya United Nations Emergency Force I (UNEF I) untuk memastikan dan memonitor penghentian konflik yang terjadi selama Krisis Terusan Suez 1956. MU-PBB melakukan ini karena DK-PBB gagal bertindak akibat adanya veto Inggris dan Perancis yang ketika itu bersama Israel di satu pihak menghadapi Mesir di pihak lain. Hasilnya, UNEF I berhasil mengamankan dan mengawasi penarikan mundur pasukan Inggris, Perancis, dan Israel dari wilayah Mesir. Mengapa kini hal yang sama tidak bisa dilakukan untuk menghentikan serangan atas Gaza?

Kedua, memang benar jika dikatakan bahwa resolusi MU-PBB bersifat tidak mengikat. Namun, bukankah berdirinya negara Israel juga didasarkan oleh Israel sendiri atas Resolusi 181 yang dikeluarkan MU-PBB pada 1947? Jika kita masih memandang resolusi-resolusi MU-PBB tidak mengikat, maka seharusnya tidak ada alasan legal yang mengikat bagi setiap negara di dunia untuk mengakui eksistensi Israel.

Pada akhirnya, adanya Resolusi DK-PBB 1860 tidak bisa serta-merta dipandang sebagai bukti bahwa DK-PBB telah memenuhi kewajibannya. Penolakan Israel terhadap Resolusi itu, dan juga mengingat semakin masifnya pelanggaran Israel terhadap hukum internasional, maka MU-PBB dapat dibenarkan untuk menggelar sidang daruratnya, dan menghasilkan resolusi yang menegaskan kembali keputusan DK-PBB dengan dukungan sejumlah tindakan, termasuk di antaranya penggunaan kekuatan untuk memastikan kepatuhan Israel.

Patut dicatat pula, meskipun mungkin AS dan beberapa negara tidak akan mendukung keputusan tersebut, opini publik dunia justru akan menjadi dukungan yang kuat untuk melakukan dan mengimplementasikan keputusan itu nantinya.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: