Saatnya Mendukung Perlawanan Palestina

hamas_fighter_by_latuff22Tidak ada yang baru dari Israel. Warga sipil masih menjadi korban utama agresi militer mereka. Seperti juga dalam agresi-agresi Israel yang lain, fasilitas-fasilitas milik PBB, petugas medis, dan wartawan tidak luput menjadi sasaran mereka. Tak heran jika Presiden Venezuela Hugo Chavez menyebut militer keempat terkuat di dunia itu sebagai pengecut.

Tak cukup sampai di situ, Resolusi Dewan Keamanan PBB—sebagaimana banyak resolusi lainnya terhadap mereka—yang meminta mereka menghentikan serangan dan mundur dari Jalur Gaza tak mereka patuhi. Negara Zionis ini benar-benar menganggap dirinya berada di atas hukum (above the law).

Bagi Israel, tatanan hukum internasional dan proses diplomasi hanya berlaku jika sesuai dengan keinginan mereka. Pada 2006, mereka menerima resolusi Dewan Keamanan hanya karena resolusi itu menyediakan bagi mereka exit strategy yang menyelamatkan pasukan mereka dari kerugian lebih besar akibat agresi kedua terhadap Lebanon. Kini situasi yang sama belum (dan mungkin akan segera) terjadi di Gaza, dan karenanya mereka terus melanjutkan proyek brutal ini.

Sebagaimana kekuatan-kekuatan kolonialis lainnya, apa yang bisa membuat Israel tunduk kepada hukum internasional dan membawa mereka ke meja perundingan hanyalah kenyataan di lapangan, yakni berupa kerugian besar (baca: kekalahan) mereka secara militer.

Dalam arena perang yang berbeda, yakni perang propaganda, Israel mulai kehabisan alasan pembenar bagi agresi mereka atas Gaza. Alasan bahwa Hamas-lah yang melanggar gencatan senjata kini terbukti tidak valid. Tak kurang dari reporter-reporter ternama seperti Robert Fisk (The Independent) dan Jim Lobe (IPS) mencatat bahwa pihak Israel-lah yang pertama kali secara efektif melanggar gencatan senjata. Ketika media-media arus utama dunia tenggelam dalam histeria pemilihan presiden Amerika Serikat pada 4 Nopember 2008, militer Israel melancarkan serangan ke Jalur Gaza yang menewaskan empat warga Gaza, dan disusul dengan serangan serupa pada 17 Nopember yang menewaskan tujuh warga Gaza. Sekarang, media seperti CNN sekalipun sudah mengkonfirmasi peristiwa tersebut.

Ini berarti terminologi “self-defense” lebih tepat disematkan kepada serangan roket-roket oleh Hamas. Bahkan seandainya peristiwa itu tidak terjadi, Israel tetap tidak bisa mengklaim berhak melakukan agresi atas Gaza setidaknya karena dua hal. Pertama, hukuman kolektif yang diterapkan Israel atas penduduk Jalur Gaza, berupa blokade wilayah darat, laut, dan udara Jalur Gaza, sekaligus kendali atas wilayah-wilayah perbatasan-perbatasan. Dalam terminologi perang, kebijakan tersebut sesungguhnya merupakan tindakan perang (act of war) dimana Israel-lah pemicu pertamanya. Kedua, meski Israel mengklaim telah menarik mundur pasukannya dan memindahkan pemukiman-pemukiman Yahudi dari Gaza pada 2005, kebijakan blokade tadi membuat Jalur Gaza tetap menjadi daerah pendudukan. Ini berarti bahwa seperti halnya bangsa-bangsa lain di bawah pendudukan, bangsa Palestina memiliki hak legal untuk melakukan perlawanan dengan cara apa pun yang tersedia, termasuk di antaranya perlawanan bersenjata.

Legalitas dan legilitimasi perlawanan bangsa Palestina diakui sejumlah instrumen hukum internasional. Prinsip hak menentukan nasib sendiri (self-determination) seperti tercantum dalam Piagam PBB bermakna bahwa ketika ada tindakan yang mengambil paksa hak itu, maka kekuatan (force) bisa digunakan untuk menghadapinya serta merebut kembali hak tersebut. Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan Majelis Umum PBB beberapa kali menegaskan kembali hak perlawanan terhadap pendudukan dalam resolusi-resolusi mereka. Bahkan, Konvensi Jenewa tentang Terorisme menyatakan bahwa penggunaan hak perlawanan terhadap rezim kolonial dan pendudukan oleh suatu bangsa jangan sampai disalahtafsirkan dengan aksi-aksi terorisme internasional.

Saatnya Mendukung Perlawanan

Di tengah ketidakberdayaan dunia dalam menghentikan agresi membabi-buta Israel, apakah masih bijak kita mengatakan kepada warga Gaza untuk diam dan menunggu hasil diplomasi para politisi? Diplomasi membutuhkan waktu tetapi warga Gaza yang setiap harinya kini berhadapan dengan moncong senjata tidak bisa begitu saja pasrah menunggu godot di tangan serdadu-serdadu Israel. Perlawanan terhadap pendudukan dalam situasi antara hidup-mati seperti di Gaza kini adalah salah satu cara yang niscaya, dan dalam sejarah terbukti efektif memaksa kekuatan-kekuatan kolonial untuk duduk berunding dalam terminologi-terminologi yang setara.

Dalam konteks ini dan melihat resolusi Dewan Keamanan yang lumpuh, keinginan pemerintah Indonesia untuk meminta PBB menggelar sidang darurat Majelis Umum adalah langkah yang tepat dan paling mungkin dilakukan. Namun, keputusan Majelis Umum nantinya meski bersifat non-legally binding tidak sebatas pada permintaan gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan Israel, tetapi juga dukungan eksplisit kepada perlawanan bangsa Palestina menghadapi agresi militer Israel yang melanggar nyaris setiap norma hukum Internasional.

Ini patut dilakukan dan secara konstitusional pemerintah punya kewajiban untuk melakukannya. Patut dicatat, hampir sulit kita membayangkan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya perlawanan-perlawanan bersenjata yang dilakukan para pejuang kita. Indonesia lahir bukan semata dari atas meja perundingan tetapi juga dari perjuangan di medan perang.

Advertisements

One Response

  1. Salam.
    Saya ada mengulas isu ini di blog saya;

    http://www.al-adib.net/2009/01/15/memang-yahudi-bergenetik-pembunuh/

    Tajuk artikel:
    MEMANG YAHUDI BERGENETIK PEMBUNUH!

    Silalah bertandang… Terima kasih

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: