Berpikir Lurus tentang Palestina

Jika diajukan kepada kita persoalan konflik Israel-Palestina, maka yang terbayangkan dalam benak kita adalah begitu rumitnya konflik tersebut. Tak terhitung sudah berapa banyak proses damai dan resolusi PBB yang diupayakan untuk menyelesaikannya. Namun, semuanya berakhir dengan kegagalan, dalam pengertian masih berlanjutnya konflik tersebut. Gambaran ini jugalah yang muncul pada Konferensi Timur Tengah di Annapolis, Amerika Serikat (AS), 27 Nopember 2007, ketika Condoleezza Rice, menteri luar negeri AS, menyatakan bahwa perdamaian Israel-Palestina membutuhkan kompromi yang sulit.

Satu hal yang membuat konflik ini terlihat rumit adalah bahwa kita terjebak dalam amnesia bersama sebab dengan sengaja, diantaranya lewat sejumlah proses damai itu, didistorsi dari berbagai fakta historis, geografis, dan demografis, yang memicu kelahiran sebuah negara bernama “Israel” dan berbagai tindakan anti-kemanusiaan yang menyertainya. Salah satu akibat terparah dari distorsi tersebut adalah asumsi bahwa ketidakmampuan Palestina untuk hidup berdampingan dengan Israel merupakan faktor utama keberlangsungan konflik itu selam enam dekade. Tak jarang kita bertanya-tanya mengapa orang Palestina tidak bisa menerima Israel sebagai negara Yahudi dengan konsesi kedaulatan atas sejumlah wilayah, dimana sebuah negara Arab-Palestina akan didirikan?

Pelikkah konflik Israel-Palestina? Persoalannya bukan pelik atau tidak tetapi bagaimana kita—seperti yang akan diuraikan dalam tulisan ini—secara jujur melihat fakta-fakta historis, sehingga sebuah pandangan yang logis, baik secara moral maupun legal, dapat menetakkan sebuah solusi pragmatis lagi berkeadilan.

 

Palestina: Tidak Arab, Tidak Yahudi

Palestina adalah nama dari sebuah wilayah yang batas-batas geografisnya selama tiga milenium tampil dalam definisi-definisi yang berbeda. Setidaknya sejak awal-awal abad ke-20 hingga kini, Palestina memiliki tiga definisi.

Pertama, “British Mandate of Palestine” yang diotorisasi oleh Kovenan Liga Bangsa-Bangsa pada 1920 menetapkan Palestina sebagai wilayah di antara Laut Mediterania, Lebanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, serta Mesir. Mudahnya, ia meliputi wilayah yang kini dikenal sebagai Kerajaan Yordania, Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Kedua, pada 1947, melalui Resolusi 181, Majelis Umum PBB membagi wilayah Palestina di atas (minus Yordania yang pada 1946 diberikan Inggris kepada Dinasti Hasyimiah) menjadi dua bagian: “Israel” yang dicanangkan sebagai negara Yahudi dan “Palestina” sebagai negara Arab. Yang pertama kini hampir berusia 60 tahun sementara yang kedua tak kunjung berdiri hingga detik ini. Dalam pengertian Resolusi 181, Palestina didefinisikan sebagai Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Definisi ini diterima mayoritas negara di dunia—meskipun pada awalnya negara-negara Arab menolak—yang mengakui Israel dalam hubungan diplomatik mereka.

Ketiga, meskipun seringkali mengaitkan keberadaannya dengan Resolusi 181, Israel, setidaknya secara politik dan hingga saat ini, hanya mengakui “Palestina” sebagai Tepi Barat dan Jalur Gaza, minus Yerusalem Timur yang mereka aneksasi pasca Perang 1967 serta minus 10,2% wilayah di Tepi Barat yang sekarang berubah menjadi pemukiman-pemukiman Yahudi. Hal ini dibuktikan dengan keputusan parlemen Israel, Knesset, bahwa Yerusalem tidak untuk dibagi dengan Palestina.

Dengan demikian, yang disebut ‘Palestina’ sekarang ini hanyalah 22% (versi PBB) atau 12% (versi Israel) dari tanah historis Palestina.

Beberapa hal penting untuk diingat. Pertama, sebelum terjadinya emigrasi massal orang Yahudi dari Eropa, penduduk asli Palestina yang beretnis Yahudi (dan tentu saja menganut Yudaisme) hanya 8% dari keseluruhan populasi dengan kepemilikan tanah di bawah 2% (Benny Moris, Righteous Victims, 1999, h. 83). Mayoritas populasi dihuni Arab dan Baduwi, yang sebagian besarnya memeluk Islam dan Kristen.

Fakta demografi Palestina yang plural ini membuat sejarawan Rasyid Khalidi berkesimpulan bahwa identitas bangsa Palestina tidak pernah secara eksklusif menjadi milik salah satu etnis atau agama (Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness, 1997, h. 19-21).

Singkatnya, Palestina yang historis bukanlah milik Yahudi atau Arab. Ia adalah milik penduduk asli Palestina sendiri.

Tambahan pula, mayoritas imigran Yahudi-Israel mempunyai warisan genetik dari Khazaria, suku nomadik Turki penghuni wilayah-wilayah yang pada Abad ke-17 menjadi bagian dari Imperium Rusia. Mereka menjadi Yahudi semata karena orang-orang tua mereka memeluk Yudaisme pada Abad ke-8 (Nicholas Wade, “Geneticists Report Finding Central Asian Link to Ashkenazi Levites”, New York Times, March 24, 2005). Dengan kata lain, mayoritas warga negara Israel sekarang ini berasal dari Asia Tengah dan bukan Timur Dekat, wilayah historis nenek moyang orang Yahudi.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu ditetakkan.

Pertama, dalam pandangan prinsip hukum internasional, fakta tersebut menunjukkan bahwa Resolusi 181adalah keputusan ilegal. Ia berada di luar kewenangan (ultra vires) Majelis Umum PBB karena bertentangan dengan norma absolut (jus cogens), yakni hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination) yang dimiliki populasi asli Palestina, sebagaimana tergambarkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan secara eksplisit disebutkan dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kedua, dalam pandangan moral, Resolusi 181 yang membelah Palestina berdasarkan preferensi rasial (negara Yahudi dan Arab) adalah keputusan rasis. Tidak pernah ada negara yang menetapkan secara eksklusif status kebangsaannya (nationality) berdasarkan etnik dan agama tertentu. Prinsip universal yang manusiawi meniscayakan kewarganegaraan (citizenship) sebagai status kebangsaan suatu negara.

Sebuah keputusan ilegal dan amoral pasti menghasilkan akibat-akibat destruktif. Setahun setelah lahirnya Resolusi 181, terjadilah pengusiran 80% penduduk asli Palestina non-Yahudi dari wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai “Israel”. Tragedi tersebut merupakan konsekuensi logis dari berdirinya Israel yang meniscayakan supremasi Yahudi, baik secara demografis dan geografis. Pada saat yang sama, 20% warga non-Yahudi yang tersisa di Israel hidup sebagai warga negara kelas dua: menempati lingkungan terisolasi yang dikecualikan dari pembangunan, layaknya bantustan yang disediakan rezim apartheid bagi warga kulit hitam Afrika Selatan. Sekali lagi, berdirinya Israel juga meniscayakan perilaku diskriminatif dan non-egaliter rezim Zionis terhadap warga non-Yahudi.

 

Solusi Pragmatis dan Berkeadilan

Dengan berpikir lurus tentang Palestina, maka sejatinya kita bisa menetapkan solusi yang pragmatis sekaligus berkeadilan.

Pertama, mengimplementasikan hak pulang para pengungsi Palestina, sebagaimana diamanatkan Resolusi PBB 194. Ini adalah syarat fundamental bagi tercapainya keadilan sekaligus menjadi prasyarat mutlak bagi perdamaian di antara komunitas-komunitas. Hak pulang juga harus mengakui hak untuk mendapatkan pemulihan dari efek-efek destruktif selama kolonisasi Zionis.

Kedua, melaksanakan referendum bagi semua yang hidup di tanah historis Palestina, termasuk mereka yang diusir darinya sejak 1948, tanpa memandang agama dan etnis tertentu. Referendum ini akan membentuk sebuah negara demokratis yang berdiri di atas prinsip kesetaraan dalam hak-hak sipil, politik, sosial, dan budaya bagi setiap warga negara.

Kedua langkah di atas merupakan solusi yang berkeadilan karena tidak akan mencederai hak siapa pun untuk hidup dalam kebebasan dan kesetaraan di tanah historis Palestina, termasuk bagi para imigran Yahudi Eropa. Keduanya juga pragmatis karena tidak perlu lagi ada perdebatan perihal status Yerusalem, misalnya, atau hal-hal rumit lainnya yang muncul jika Palestina dibelah menjadi negara Yahudi dan Arab.

Bukankah pernikahan lebih sederhana daripada perceraian?

Advertisements

One Response

  1. Salam, Kang Irman, Besok hari Senin, 17 Desember 2007, ada acara SPECIAL DIALOG ON “ANNAPOLIS AND AFTER: THE ROLE OF INDONESIA IN THE MIDDLE EAST PEACE PROCESS, di Balroom, Aryaduta Jakarta.

    Hadir dong, RSVP 021-31922216 Heni

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: