Antitesis “Perang Melawan Teror”

Oleh Irman Abdurrahman

Staf Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta

Republika, 14 Nopember 2007

 

Hanya sehari setelah Presiden George W. Bush mengulang-ulang visinya bahwa “perang melawan teror” adalah perang bagi demokrasi dan kebebasan di Heritage Foundation, sebuah lembaga think tank neo-konservatif, salah satu sekutu favoritnya dari perang itu, Pervez Musharraf, memberangus demokrasi dan kebebasan.

 

Di Pakistan, 3 November 2007, Musharraf, presiden sekaligus kepala staf angkatan bersenjata, memberlakukan undang-undang darurat, melucuti Mahkamah Agung, memberangus pers, dan menangkapi tanpa proses peradilan para oposan, yang sebagian besarnya justru para hakim, pengacara, dan aktivis hak asasi—bukan kaum militan yang konon menjadi musuh utama dalam “perang melawan teror”.

Terkecuali desakan retorik agar Musharraf segera mengadakan pemilu dan menanggalkan atributnya kemiliterannya, tampaknya tidak ada lagi yang mampu dilakukan Amerika Serikat (AS) berkaitan dengan demokrasi dan kebebasan di Pakistan, dua tujuan mulia dari apa yang disebut dengan “perang melawan teror” itu.

Perkembangan serius kelompok-kelompok militan di bagian barat dan selatan Afghanistan serta mundurnya beberapa sekutu AS, seperti Jerman, Polandia, dan Jepang, dari perang AS di Afghan tampaknya memaksa Washington dan Pentagon untuk memberikan sinyal yang jelas bahwa Musharraf, terlepas dari “kudeta keduanya” atas demokrasi ini, adalah sekutu kunci dalam “perang melawan teror”. Alhasil, bantuan militer sebesar 10 milyar dolar Amerika per tahunnya masih akan terus mengalir ke markas besar di Rawalpindi.

Satu catatan penting lainnya adalah bahwa, sebagaimana dilaporkan Hamid Mir dari Geo TV, stasiun teve kabel terbesar Pakistan, kudeta Musharraf telah mendapatkan “lampu hijau” dari Kedutaan Besar AS di Islamabad, salah satunya, karena AS memandang Iftikat Chaudhry, ketua mahkamah agung yang tersingkir, kerap bersimpati kepada kelompok-kelompok militan.

 

Antitesis “Perang Melawan Teror”

Terlepas dari konstelasi politik Pakistan, ada fenomena menarik bahwa, tidak seperti yang diklaim Bush, “perang melawan teror” secara global justru tidaklah berbanding lurus dengan penegakkan demokrasi dan hak asasi.

“Perang melawan teror” adalah perang nihilis: tanpa akhir yang jelas; tanpa musuh yang jelas; dan tanpa batas wilayah jelas. Nihilisme perang seperti ini akan menjadikan akuntabilitas hukum dan proses peradilan sebagai musuh yang sama mengancamnya dengan terorisme.

Perhatikan bagaimana Mushharraf menempatkan terorisme dan aktivisme peradilan sebagai ancaman yang setara bagi keamanan dan integritas Pakistan. Dalam soal ini, pemerintah Bush sudah melangkah lebih dulu. Pada 2005, Bush menetapkan satu doktrin dalam National Defense Strategy of United States of America yang menyatakan bahwa, “Our strength as a nation state will continue to be challenged by those who employ a strategy of the weak using international fora, judicial processes, and terrorism”(National Review Online). Dengan kata lain doktrin keamanan nasional AS ini ingin mengatakan peradilan adalah instrumen teror. Jika demikian, “perang melawan teror” secara logis meniscayakan penghapusan kuasa hukum (rule of law).

Bush dan Musharraf hanya berbeda dalam level ekplisitas. Jika Musharraf menganulir konstitusi dan membekukan peradilan secara terang-terangan, maka pemerintah Bush lebih suka menggunakan cara yang lebih halus, yakni menyalahgunakan hukum. Military Comission Act (MCA) yang ditandatangani Bush pada Februari 2006 (setelah disetujui mayoritas Kongres AS) tidak diragukan lagi adalah upaya perlawanan Washington terhadap keputusan Mahkamah Agung AS dalam kasus “Hamdan vs Rumsfeld”, yang memutuskan penggunaan komisi militer dalam mengadili para tersangka teroris sebagai pelanggaran terhadap Konstitusi Amerika dan hukum-hukum internasional.

Lahirnya MCA adalah preseden buruk bagi penegakan demokrasi dan hak asasi, setidaknya karena dua alasan.

Pertama, MCA memberikan wewenang bagi presiden AS untuk menetapkan siapa pun, baik warga maupun non-warga negara, dan di mana pun di dunia ini sebagai “unlawful enemy combatant” istilah keren bagi teroris, yang tidak pernah dikenal dalam Konvensi-konvensi Jenewa karena memang ditujukan untuk meniadakan perlindungan hukum internasional itu bagi para tersangka teroris.

Kedua, ia menghapuskan habeas corpus, instrumen hukum universal yang berakar dalam Magna Charta 1215 dan merupakan esensi dari ide tentang kuasa hukum atas individu manusia, entah itu raja atau presiden. Pengingkaran terhadap habeas corpus sesungguhnya juga pengingkaran terhadap hak manusia untuk menentang penahanan yang sewenang-wenang dan bahkan penghilangan paksa.

Akibatnya, kini ratusan bahkan ribuan orang dari berbagai bangsa, termasuk warga Amerika sendiri, mendekam di dalam penjara-penjara—yang sebagiannya bahkan klandestin—tanpa pernah menjalani proses peradilan dan mendapatkan akses kepada penasehat hukum. Semua ini terjadi atas nama “perang melawan teror”.

Jauh sebelumnya, lagi-lagi atas nama “perang melawan teror”, Bush menandatangani USA Patriot Act pada 2001, yang di dalamnya memberikan kuasa kepada pemerintah untuk menyadap data telepon dan surat elektronik warga AS. Belum lama ini, seorang hakim federal AS menetapkan bahwa sebagian isi dari Patriot Act, yang kembali diundangkan pada 2005, sebagai “tidak konstitusional” karena melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS.

Jadi jika kita mau jujur, “perang melawan teror”setidaknya telah menghasilkan antitesis terhadap tujuan-tujuannya sendiri. Pertama, ia bertujuan untuk mengeliminasi kelompok-kelompok teroris tetapi sesungguhnya perang inilah yang makin menyuburkan dan menyebarluaskan eksistensi mereka ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak mengenal keberadaan mereka. Kedua, ia bertujuan untuk menegakkan demokrasi dan kebebasan tetapi justru melahirkan anarki, chaos, dan pengekangan hak-hak sipil.

Pada awal Abad ke-20, Karl Marx pernah menulis bahwa negara-negara, yang secara industri, maju ingin memperlihatkan kepada negara-negara berkembang gambaran masa depan mereka. Namun, kini pada awal Abad ke-21, negara-negara, yang secara institusional, belum maju tampaknya ingin menunjukkan kepada negara-negara maju gambaran masa depan mereka. Dan, adakah fenomena Pakistan juga ingin menunjukkan gambaran mengenai AS di masa depan?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: