NPT DAN REZIM APARTHEID NUKLIR GLOBAL

Menjelang berakhirnya tenggat waktu yang ditetapkan DK-PBB bagi Iran untuk menghentikkan aktivitas pengayaan uraniumnya, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa sudah bersiap dengan sanksi yang lebih keras terhadap Iran.

Sementara itu, dua pekan sebelumnya, fenomena dengan nuansa berbeda terjadi dalam pertemuan Komite Persiapan NPT 2007 di Wina. Kesimpulan akhir ketua sidang, Yukiya Amano, menyajikan fakta-fakta menarik seputar implementasi NPT. Fakta-fakta tersebut menegaskan kecemasan negara-negara berkembang bahwa NPT selama ini lebih berfungsi sebagai rezim apartheid nuklir global.

Separuh kesimpulan akhir Amano juga menggambarkan bagaimana sebagian besar negara pihak (state party) NPT lebih khawatir terhadap berbagai pelanggaran, ketidakkonsistenan, dan ketidaktransparanan yang dilakukan negara-negara senjata nuklir dibandingkan dengan, misalnya, tuduhan diversi dalam program sipil nuklir Iran .

Kekhawatiran itu di antaranya meliputi fakta-fakta sebagai berikut: [1] lambannya perkembangan pelaksanaan Pasal VI NPT mengenai pelucutan senjata nuklir; [2] adanya upaya-upaya untuk memodernisasi senjata nuklir dan meningkatnya peran senjata nuklir dalam doktrin strategis dan militer; [3] adanya kerja sama nuklir dengan negara-negara yang bukan bagian dari NPT; [4] kurangnya transparansi dan akuntabilitas perihal penyimpanan senjata-senjata nuklir; [5] kurangnya implementasi Resolusi Zona-Bebas Nuklir di Timur Tengah yang dihasilkan pada NPT Review Conference 1995, terutama terhadap kapabilitas nuklir Israel, satu-satunya negara non-NPT di kawasan tersebut; dan [6] adanya upaya-upaya untuk menerapkan batasan-batasan tambahan terhadap penggunaan sipil energi nuklir, khususnya pada negara-negara berkembang demi maksud-maksud politik.

Ironisnya, semua fakta tersebut menunjuk langsung muka Amerika Serikat, negara yang selama ini giat mengklaim dirinya sebagai pelindung dunia dari ancaman proliferasi nuklir.

Paradigma Diskriminatif Pembangun NPT

Jujur harus diakui bahwa NPT adalah alat terpenting untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, khususnya dari ancaman perang nuklir. Namun di sisi lain, mesti dilihat bahwa traktat ini adalah juga produk Perang Dingin yang sarat dengan kepentingan-kepentingan rivalitas antara Amerika dan Uni-Soviet.

Karenanya, pilar pertamanya, yakni “non-proliferasi”, merefleksikan kekhawatiran utama dua negara adidaya pada saat itu demi mencegah negara mana pun—terutama negara-negara proksi dari rival masing-masing— untuk memiliki senjata nuklir.

Paradigma kekhawatiran tersebut tercermin dalam biasnya implementasi pilar pertama dari NPT tersebut. Pertama, NPT tampak lebih difungsikan untuk melegalisasi kepemilikan senjata nuklir negara-negara superpower tanpa batas waktu yang jelas. Kedua, kurangnya universalitas traktat ini menjadikan sebagian negara terbebas dari kewajiban multilateral ini. Terlebih, Amerika seringkali memanfaatkan defisiensi traktat ini untuk menjalin kerja sama nuklir dengan negara-negara non-NPT, seperti Israel dan India , meski hal ini mencederai Pasal 1 NPT.

Pilar kedua, yakni “hak atas energi nuklir demi tujuan damai”, tidak diragukan lagi merupakan insentif yang amat menarik, khususnya bagi negara-negara berkembang. Namun, insentif ini juga merefleksikan kepentingan-kepentingan Amerika dan korporasi-korporasi nuklir internasional untuk membujuk sebanyak mungkin negara agar membangun pembangkit-pembangkit listrik tenaga nuklir dengan hanya melalui pembelian produk dan jasa nuklir komersial mereka.

Paradigma komersial tersebut terekspresikan dalam berbagai batasan tambahan, di luar standar IAEA, yang dituntut dari negara-negara berkembang, terutama jika negara-negara itu bertentangan dengan kepentingan strategis Amerika. Pada kenyataannya, tidak semua negara yang memiliki reaktor dan pembangkit nuklir memenuhi sendiri kebutuhan mereka akan uranium “yang diperkaya”. Sebagian besarnya mengimpor bahan bakar utama itu dari negara-negara besar yang mampu memperkaya uranium dalam skala industri, seperti Perancis, Jerman, Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat (World Nuclear Association, 2007).

Perkembangan kasus Iran adalah contoh yang menarik. Ketika Iran mengklaim telah berhasil memperkaya uranium dalam skala industri, alih-alih menjadikan klaim tersebut sebagai indikasi bahwa Iran semakin dekat dengan bom nuklir, Amerika dan sekutu-sekutunya justru terlihat lebih sibuk membantah klaim tersebut. Demikian pula, saat Dirjen IAEA, Mohammad Elbaradei, menyatakan bahwa sebaiknya negara-negara Barat mengizinkan Iran untuk memperkaya uranium hingga batas-batas tertentu, Amerika malah menyatakan bahwa tidaklah ‘strategis’ membiarkan Iran menguasai teknologi tersebut. Bagi Amerika, kecemasan utamanya bukanlah, apakah Iran akan memiliki senjata nuklir ataukah tidak, tetapi lebih kepada bahwa Iran, sebagai bangsa Timur dan Muslim, tidak mungkin dan tidak pantas memiliki kemampuan untuk memperkaya uraniumnya secara mandiri.

Pilar ketiga NPT adalah “pelucutan senjata nuklir”. Dengan mempertimbangkan hegemoni global Amerika, maka tak heran jika pilar ini, yang semula diharapkan sebagai sebuah konsesi, adalah satu bagian kesepakatan yang paling tererosi dan paling lamban dimplementasikan. Paradigma lama yang memandang senjata nuklir sebagai alat pertahanan yang paling ampuh sekaligus simbol kekuatan global tidak pernah hilang dari benak para pemimpin negara-negara senjata nuklir. Keengganan mereka untuk menyatakan secara eksplisit jaminan keamanan kepada negara-negara non-senjata nuklir anggota NPT jelas mengindikasikan hal tersebut.

Implementasi pilar ini pun hanya berputar pada persoalan kuantitas senjata nuklir yang masih disimpan. Padahal, negara-negara, seperti Amerika dan Inggris, meski kerap menunjukkan pencapaian mereka dalam hal mengurangi jumlah stok bom nuklir mereka, terus memperbarui senjata-senjata nuklir mereka dan memodernisasi sistem kendalinya. Kini, Amerika membelanjakan sekitar 40 miliar dolar per tahun bagi program modernisasi senjata nuklirnya. Angka ini melonjak hingga 84% sejak 1995 dengan hasil hulu-hulu ledak nuklir yang beberapa kali lipat lebih dahsyat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki (Institute for Public Accuracy, 2005a).

Tak heran jika mantan presiden Amerika sendiri, Jimmy Carter, pernah menyatakan, dalam tulisannya di The Washington Post (2005), bahwa negaranya adalah aktor utama yang menyebabkan terjadinya erosi dalam implementasi traktat non-proliferasi.

Kini, ketika tuduhan pelanggaran terhadap komitmen NPT yang diarahkan kepada Iran dipandang penting, maka apakah kegagalan Amerika Serikat dan negara-negara senjata nuklir lainnya dalam mematuhi janji-janji mereka tidak dipandang layak untuk disoroti?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: