Iran, IAEA, dan CIA

Terkait program nuklir, Iran telah menerima tiga resolusi (1696, 1737, 1747) DK-PBB dalam kurun waktu delapan bulan sejak kasus ini diajukan IAEA (Badan Atom Internasional) ke DK-PBB. Namun tidaklah adil memberi penilaian dengan semata-mata mendasarkan pada respon Iran terhadap sanksi yang dijatuhkan. Bagaimanapun, lahirnya resolusi 1696 (Juli 2006) tidak bisa dilepaskan dari keputusan IAEA untuk mengajukan program nuklir Iran kepada DK-PBB. Dengan demikian, adalah penting untuk mencermati proses yang sebenarnya berlangsung di IAEA.

Beda tafsir dan selisih pendapat terhadap pasal-pasal Traktat Non-Proliferasi (NPT) dan kerangka hukum lainnya amatlah mungkin terjadi antara satu negara dengan IAEA, apalagi mengingat jejak rekam lembaga-lembaga multilateral di bawah PBB yang kadang bias dan diskriminatif.

Begitupun, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan premis untuk selalu menilai bahwa keputusan lembaga tersebut sebagai mutlak salah. Demikian pula sebaliknya, reputasi Mohammed Elbaradei, Direktur Jenderal IAEA, sebagai penerima Nobel—sebagaimana pernah diangkat oleh seorang jurubicara presiden dalam sebuah harian nasional—tidak bisa dijadikan premis absolut untuk selalu berkesimpulan bahwa keputusan IAEA sebagai mutlak benar. Singkatnya, ini soal fakta dan objektivitas.

Lantas mengapa proses tersebut berujung pada keputusan Dewan Gubernur IAEA untuk mengajukan Iran kepada DK-PBB? Apa faktor utama pemicunya?

Jika kita telusuri laporan-laporan resmi IAEA dan pernyataan-pernyataan informal para pejabatnya, faktor utama pemicunya adalah kurangnya kepercayaan (lack of confidence) dari apa yang disebut sebagai “komunitas internasional” terhadap program nuklir sipil Iran.

Dalam banyak hal, kurangnya kepercayaan bisa disebabkan dua faktor: [1] kurangnya transparansi dan kooperasi satu pihak; dan atau [2] kurangnya kehendak baik pihak lain untuk percaya. Dalam kasus Iran, kedua sebab itu mungkin ada.

Iran Kurang transparan dan kooperatif?

Ketika mendeklarasi kepada publik Internasional tentang keinginannya untuk memperkaya uranium demi program nuklir sipil, suatu negara setidaknya akan berurusan dengan dua instrumen: kesepakatan pengawasan (safeguards agreement) dan protokol tambahan (additional protocol). Yang pertama adalah keharusan meski dimungkinkan adanya usulan amandemen dari kedua belah pihak sementara yang kedua bersifat pilihan.

Mengenai instrumen pertama, Iran, sebagaimana tercermin dalam laporan-laporan IAEA (IAEA-GOV/2007/8), sebenarnya telah melaksanakan kewajibannya. Untuk instrumen yang kedua, Iran pernah menerapkannya secara penuh hingga Februari 2006, dan tetap bersedia kembali mengimplementasikannya (IAEA-GOV/2006/15). Sebagai catatan, terdapat banyak negara yang tidak menerapkan protokol tambahan, di antaranya adalah Rusia dan Amerika Serikat.

Namun dengan alasan kurangnya kepercayaan tadi, IAEA menuntut Iran untuk, selain kembali menerapkan protokol tambahan, melaksanakan secara penuh standar transparansi yang diminta meskipun itu di luar (beyond) perjanjian pengawasan yang telah disepakati. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perselisihan kecil antara IAEA dengan Iran, seperti dalam kasus penolakan Iran terhadap kamera pengawas dan sebagian inspektor IAEA, yang sebenarnya merupakan hak legal Iran.

Dari sisi lain, demi proporsionalitas mestilah dipaparkan status Iran dalam kaitannya dengan NPT. Pertama, Iran jelas adalah anggota NPT dan hingga saat ini belum keluar dari traktat itu. Tidak semua negara menjadi anggota NPT. India, Israel, dan Pakistan adalah sebagian negara yang menolak traktat tersebut. Kedua, Iran adalah penandatangan Fissile Material Cut-Off Treaty atau “Fissban” (larangan untuk mengimpor jenis-jenis uranium pembuat senjata nuklir) pada 2004. Perlu diketahui, Amerika menolak traktat ini sementara Inggris dan Israel abstain.

Isu-isu Luar Biasa (outstanding Issues)

Dari sisi yang berbeda, kita pun harus secara jujur mengakui bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memang tidak mempunyai itikad baik untuk mempercayai upaya Iran. Perlu diketahui, sebagian laporan IAEA, terutama menjelang pengajuan sengketa ini kepada DK-PBB, menyebutkan adanya ‘temuan-temuan’ di luar yang ditemukan tim inspeksinya. ‘Temuan-temuan’ ini diistilahkan, dalam laporan-laporan itu, dengan ‘isu-isu luar biasa’ (outstanding issues).

Di antara isu-isu tersebut yang disebutkan secara eksplisit adalah soal adanya “Green Salt Project” yang dijalankan Iran untuk membuat hulu ledak nuklir. Isu ini muncul secara definitif dalam laporan Deputi Direktur Jenderal IAEA, Olli Heinonen, pada 31 Januari 2006, lima hari menjelang resolusi dewan gubernur untuk mengajukan Iran kepada DK-PBB. Dalam laporan-laporan ElBaradei setelah itu, isu tersebut secara implisit diistilahkan sebagai “isu-isu luar biasa.

Jika tidak berasal dari IAEA, dari manakah isu itu berasal? Bob Drogin and Kim Murphy dari Los Angeles Times (25 Februari 2007), sambil mengutip pernyataan beberapa pejabat IAEA, menulis bahwa CIA pernah dan terus menyuplai informasi-informasi sensitif ke Wina, markas IAEA. Di antara informasi tersebut, dan yang kemudian masuk dalam laporan Heinonen, adalah tentang “Green Salt Project” tadi. Cerita punya cerita, ternyata Informasi ini didapatkan CIA dari sebuah laptop warga Iran yang dicuri. Lagi-lagi cerita ala James Bond.

Tidak seperti resistensinya terhadap Amerika dalam kasus Irak, IAEA justru memasukkan ‘temuan’ yang meragukan tersebut ke dalam laporan resminya dan menjadikannya alasan untuk menyatakan bahwa ada kekurang percayaan terhadap Iran. Menariknya, laporan Heinonen itu, meski disebutnya sebagai “informasi faktual”, justru menggunakan kalimat-kalimat yang samar-samar, seperti “bisa saja” (could have) atau “tampaknya” (appear). Orang berbahasa Inggris mana pun tahu kalau kalimat-kalimat itu tidak memuat informasi faktual tetapi sekedar konklusi hasil penalaran deduktif.

Jika demikian, tampaknya IAEA telah melanggar anggaran dasarnya sendiri. Anggaran Dasar IAEA pasal 7 F melarang pejabat IAEA untuk mencari dan menerima informasi dari sumber-sumber eksternal yang tidak ada kaitannya dengan profesionalitas mereka. Terlepas dari itu, keterlibatan CIA, untuk berbagi informasi dengan IAEA, juga menimbulkan banyak persoalan, terlebih dalam masa-masa sensitif seperti sekarang. Persoalan utama yang muncul adalah ketidakmampuan (atau keraguan-raguan) IAEA untuk membuat kesimpulan akhir yang faktual dan objektif, sejauh yang bisa didapatnya.

Ini terlihat dari posisi IAEA yang terkesan ambigu dalam kasus ini. Di satu sisi, IAEA menyatakan bahwa ia tidak menemukan adanya penyimpangan program nuklir sipil Iran ke arah nuklir militer. Di sisi yang lain, IAEA juga menyatakan bahwa ia tidak dapat menyimpulkan tidak adanya aktivitas nuklir militer dalam program nuklir Iran. Dua proposisi yang sebenarnya bermakna sama tetapi memiliki nilai kepastian yang berbeda. Proposisi pertama (tidak menemukan) jelas untuk sementara memberi kepastian sedangkan yang kedua (tidak bisa menyimpulkan) tidak memberi kepastian apa pun. Sayangnya, resolusi-resolusi DK-PBB, yang diantaranya didukung Indonesia, lebih memilih proposisi yang kedua, dan karenanya jatuh ke dalam kesalahan berpikir, yakni menjadikan ketiadaan bukti sebagai bukti (fallacy of presumption).

Advertisements

3 Responses

  1. Selama PBB berada di bawah pengaruh Amerika tidak akan terwujud keadilan untuk para anggotanya, khususnya negara-negara anggota yang tidak sejalan dengan Amerika.

  2. salam
    salam kenal buat penduduk blok ini.
    tulisan yang bagus . masykur

  3. saya setuju sekali dengan islam feminis negara tidak akan aman selagi PBB dibawah pengaruh amrik

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: