Bebas Aktif atau Serba Naif

Apakah sesungguhnya Indonesia kini memiliki politik luar negeri, sebagai garis pemandu kebijakan luar negerinya? Ataukah hanya setumpuk kebijakan luar negeri yang saling kontradiktif? Apakah bebas aktif adalah politik luar negeri “sana senang” dan “sini senang”? Terlepas dari semua itu, politik luar negeri, sebagai identitas sebuah bangsa dalam konteks pergaulan internasional, haruslah mencerminkan cita-cita bangsa tersebut. Dan dalam hal ini, politik luar negeri Indonesia—apa pun istilahnya—harus merefleksikan ideal bangsa ini yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dengan penekanan pada upaya menciptakan perdamaian dunia.

 

Dalam konteks mencari solusi dari suatu konflik, diplomasi adalah satu-satu jalan untuk mencapai perdamaian. Diplomasi, pada hakikatnya, tidaklah dibatasi oleh prasyarat apa pun, terlebih lagi intimidasi. Diplomasi yang disertai prasyarat dan intimidasi tidak lain merupakan diplomasi palsu, karena hanya akan menguntungkan pihak yang kuat di atas pihak yang lemah. Diplomasi macam ini tak lebih daripada sekedar permainan zero-sum, di mana yang kuat harus memenangkan segalanya (the stronger takes all).

Dan, diplomasi macam ini pula yang berlangsung selama ini antara Iran dengan EU3+1 (Inggris, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat), yang akhirnya berujung di Dewan Keamanan (DK) PBB berupa lahirnya tiga resolusi: 1696 (Juli 2006); 1737 (Desember 2006); dan 1747 (Maret 2007), di mana dua resolusi terakhir memuat sanksi atas Iran.

Ironisnya, dalam Resolusi 1747, Indonesia, bangsa yang bercita-cita menciptakan perdamaian dunia, justru—dalam batas-batas tertentu—ikut ambil bagian merayakan model diplomasi palsu tersebut. Akhirnya, alih-alih menelurkan kebijakan luar negeri berbasis nilai-nilai ideal yang termaktub dalam konstitusi negara, pemerintah Indonesia justru menjalankan politik luar negeri “serba naïf”: politik pura-pura lugu atau pura-pura tidak tahu, asalkan kita selamat.

Politik Serba Naif

Mengapa naïf? Jawaban atas pertanyaan ini sekaligus akan menjelaskan mengapa negosiasi antara Iran dengan EU3+1 yang berlangsung sejak 2002 tak lain adalah sebuah bentuk diplomasi palsu.

Pemerintah, seperti tercermin dalam pernyataan Menlu Hassan Wirajuda, hanya melihat Resolusi 1747 sebagai kelanjutan Resolusi 1737. Dalam konteks tersebut, Iran jelas ‘gagal’ memenuhi tuntutan Resolusi 1737 untuk menunda secara penuh dan tanpa batas waktu aktivitas pengayaan uraniumnya. Sebaliknya, jika pemerintah tidak sebegitu naifnya dan mempertimbangkan sengketa ini sebagai suatu proses panjang sejak di IAEA hingga DK-PBB, maka akan jelas terlihat bahwa Iran adalah “anak yang manis” dalam berdiplomasi.

Paling tidak, terdapat dua fakta yang mendukung pernyataan di atas.

Pertama, demi membangun kepercayaan dan menciptakan ruang bagi negosiasi, Iran secara sukarela telah secara penuh menunda programnya sejak November 2003 hingga Februari 2006 (lihat IAEA-GOV no. 11, 34, dan 60/2004; no. 67 dan 87/2005). Namun selama lebih dari dua tahun periode penundaan tersebut, adakah yang dilakukan EU3+1 untuk mencari solusi jika memang itu tujuan diplomasi mereka? Jawabannya tidak ada.

Kedua, Iran pernah mengajukan tawaran untuk membentuk konsorsium internasional guna menjalankan program nuklir damainya dalam negosiasi pada September dan Oktober 2006, di Wina dan Berlin (lihat usatoday.com, 15-09-2006; dan New York Times, 4 Oktober 2006). Sebuah tawaran yang jika saja dipertimbangkan dan disetujui akan menjadi sebuah model implementasi pilar ketiga NPT yang akan menguntungkan negara-negara non-senjata nuklir, termasuk Indonesia. Namun, seperti tergambar dalam dua resolusi terakhir, negara-negara sponsor utama sanksi sama sekali tidak menyinggung usulan tersebut.

Dengan menerima resolusi ini, meski beberapa usul perbaikan Indonesia diakomodasi di dalamnya, pemerintah telah mengafirmasi posisi EU3+1, yang sejak awal tetap bersikukuh untuk memaksa Iran melakukan penundaan secara penuh, seraya mengabaikan kedua fakta di atas. Konsekuensinya, dengan menerima resolusi ini, pemerintah telah larut ke dalam permainan diplomasi semu ala Amerika.

Pemerintah, seperti tercermin dalam pernyataan duta besar Indonesia untuk PBB, Rezlan Ishar Jenie, memandang bahwa resolusi ini dapat membangun sebuah tahapan untuk negosiasi lebih lanjut. Pernyataan ini naïf karena, secara logis, nyaris sulit mendambakan negosiasi melalui sanksi, terkecuali jika relasi yang eksis di dalamnya adalah relasi tuan-budak atau majikan-buruh—dan bukan relasi pihak-pihak yang sederajat. Secara praktis, sikap keras kepala EU3+1 yang tidak hendak mengeliminasi prasyarat mereka, di satu sisi, dan perubahan sikap Iran yang semakin defensif, di sisi lain, jelas membuat negosiasi hanya akan mengulang cerita lama.

Selanjutnya, argumen pemerintah bahwa jika bersikap menolak atau abstain, maka Indonesia tidak mungkin dapat memasukkan usulan-usulan perubahan terhadap draf resolusi tersebut juga sama naifnya. Persoalannya, sejauhmana usulan-usulan pemerintah tersebut efektif, misalnya untuk menetapkan Timur Tengah sebagai kawasan bebas senjata nuklir, sementara resolusi ini secara spesifik ditujukan kepada Iran, anggota traktat non-proliferasi.

Sebaliknya, dengan menerima resolusi ini, pemerintah justru telah membantu lahirnya preseden negatif bagi kemungkinan pengingkaran terhadap hak legal negara-negara non-senjata nuklir anggota traktat tersebut, termasuk Indonesia, kepada program nuklir damai di masa depan.

Kembali ke IAEA

Langkah ke depan yang mestinya pemerintah ambil bukanlah mengharapkan diplomasi melalui sanksi, tetapi mengupayakan pengembalian sengketa ini kepada Dewan Gubernur IAEA. Upaya ini penting guna menghindari sanksi lebih jauh, yang tidak mustahil akan merugikan rakyat Iran secara keseluruhan, sebagaimana yang telah dan sedang terjadi atas Irak. Selain itu, langkah ini juga penting guna membujuk Iran agar tetap bekerja sama secara penuh dengan IAEA, dan secara psikologis tentu saja guna menghilangkan kesan Iran sebagai terpidana tanpa bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.

Sebenarnya, pengajuan sengketa ini kepada DK-PBB, yang dengan gigih diupayakan Amerika Serikat sejak 2005 ketika justru tiga negara Eropa lainnya secara intens terlibat negosiasi dengan Iran, diragukan legitimasi oleh banyak kalangan, mengingat IAEA sendiri menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan penyimpangan apa pun yang mengarah kepada produksi senjata nuklir dalam program Iran.

Satu-satunya alasan yang digunakan para sponsor utama sanksi adalah bahwa IAEA, di sisi lain, juga tidak mampu membuktikan bahwa Iran tidak memproduksi senjata nuklir. Permainan semantik, yang mudahnya, berarti kecurigaan. Dan persoalannya, bagaimana mungkin kita mengadili atas dasar kecurigaan?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: